Malaysia Sapu Bersih Aktivis

beritabatam.blogspot.com

Kepolisian Malaysia melanjutkan tindakan “sapu bersih” para aktivis reformasi di negeri itu. Sedikitnya 12 pengunjuk rasa kembali ditangkap, termasuk beberapa tokoh oposisi. Mereka ditangkap saat berupaya menyerahkan petisi ke parlemen. Penangkapan itu memicu aksi lebih besar.

Kepolisian Malaysia menyatakan, 12 orang telah ditangkap. Namun menurut pejabat-pejabat partai oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR), 21 orang telah ditangkap, termasuk seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Demikian seperti diberitakan kantor berita AFP, Selasa (11/12).

Situasi di gedung parlemen yang semakin memanas, ditambah lagi dengan penangkapan para pimpinan aktivis termasuk Sekjen PKR Khalid Ibrahim.
Khalid Ibrahim dan pemimpin oposisi Hatta Ramli ditangkap polisi, saat melakukan aksi bersama massa di depan Gedung Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Selasa (11/12/), seperti diberitakan Associated Press (AP).

Aksi ini dipicu penangkapan 12 aktivis oposisi oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Aksi
massa Pro-Demokrasi yang jarang terjadi ini, dijaga ketat kepolisian dengan menggunakan pagar kawat.

Massa juga memprotes pemerintah yang melakukan penangkapan atas Penasihat PKR Anwar Ibrahim, sesaat setelah tiba dari Turki di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim sempat ‘’ditahan’’ 45 menit sebelum dibebaskan.
Beberapa waktu lalu, Anwar Ibrahim juga pernah diancam penjara oleh KPK Malaysia, karena enggan menyerahkan video yang berisi rekaman pembicaraan antara hakim dan pengacara ternama di Malaysia. Kedua orang itu terlibat percaloan jabatan hakim. Rekaman yang berisi diperoleh Anwar dari seseorang yang dirahasiakan.

Massa juga mengakuan nota protes kepada parlemen untuk mendesak reformasi pelaksanaan pemilu. Aksi ini juga menimbulkan kemacetan di Kuala Lumpur. Hingga kini, belum diketahui berapa jumlah massa yang ikut turun ke jalan dalam aksi tersebut.

Selain menghadapi PKR, gejolak tuntutan reformasi pemilu dan isu pembersihan etnis India, tampaknya membuat pemerintah Malaysia panik. Buktinya, pemerintah Malaysia sudah menangkap 18 aktivis Pemilu Bersih. Tidak hanya itu, pimpinan etnis India juga ditahan.

Seperti dilansir Malaysiakini.com, Selasa (11/12), disebutkan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih) menyatakan, enam pimpinan, dan 12 anggota lainnya sudah ditahan polisi.

Para aktivis ini ditahan karena memiliki andil kuat untuk mengerahkan puluhan ribu orang yang turun ke jalan pada 10 November lalu. Dua di antara yang ditahan yakni, Ketua Penerangan Partai Keadilan Rakyat (PKR), Tian Chua, dan Naib Presiden PAS, Mohamad Sabu.

Selain itu, KLpost.com menyebutkan, PKR -yang dimotori Anwar Ibrahim- dan Parti Islam SeMalaysia (PAS) merupakan kumpulan utama dari Gabungan Bersih. Selain itu, dua aktivis Bersih lainnya Mohd Asri dan Muhammad Harris Fathilah juga bernasib sama.

“Sapu Bersih” yang dilakukan pemerintah Malaysia ternyata tidak hanya bagi para pimpinan Gabungan Bersih. Pimpinan aktivis Hindu Rights Action Force atau Hindraf, P Uthayakumar pagi ini dilaporkan ditangkap Kepolisian Diraja Malaysia.
Uthayakumar yang juga pengacara itu ditangkap di Bangsar dan langsung digiring ke pengadilan di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Uthayakumar dan dua saudara kandungnya yang juga pengacara, merupakan pimpinan Hindraf yang menggerakkan 10.000 etnis India turun ke jalan. Aksi Hindraf itu akhirnya dibubarkan paksa oleh kepolisian setempat.

Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menegaskan, dirinya akan mengorbankan kebebasan publik demi menjaga keamanan menyusul aksi demo massal yang marak di Kuala Lumpur belakangan ini.

Pada November lalu, hampir 30 ribu orang berunjuk rasa menuntut adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam demo terpisah, ribuan warga etnis India memprotes diskriminasi yang dilakukan warga muslim melayu yang mendominasi populasi Malaysia.

Polisi membubarkan massa dengan menggunakan gas air mata dan meriam air. Sejumlah pendemo pun ditangkap. Sejak itu, lusinan pengkritik pemerintah telah ditahan dan kini menunggu diadili.

Bahkan PM Badawi telah mengancam akan menggunakan UU Keamanan Dalam Negeri (ISA) terhadap para penggerak demo. UU tersebut memungkinkan penahanan tanpa adanya persidangan.

AS Ikut Campur

Amerika Serikat mengimbau Malaysia untuk mengizinkan kebebasan berpendapat dan berkumpul pada saat pemerintah Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi memperluas tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

"Kami kembali mengingatkan kepada pemerintah Malaysia bahwa menurut keyakinan kami, penduduk suatu negara harus diberi kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat mereka," kata perempuan juru bicara departemen luar negeri AS, Nancy Beck kepada AFP, Senin.(Batam News)